2.600 Buruh Tembakau di Sumenep Terima BLT DBHCHT 2026

SUMENEP, koranmadura.com – Sebanyak 2.600 pekerja pabrik rokok dan pekerja tani tembakau di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) Tahun 2026.

Bantuan tersebut disalurkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep di PR Bumitama Blambangan, Kecamatan Lenteng, Rabu, 29 Juli 2026.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Sumenep, Abd. Rahman Riadi, mengatakan penerima support terdiri atas 1.632 pekerja pabrik tembakau nan bekerja di 61 pabrik rokok dan 968 pekerja tani tembakau nan tersebar di 30 desa di beragam kecamatan.

“Buruh pabrik tembakau nan menerima BLT DBHCHT sebanyak 1.632 orang, sedangkan pekerja tani tembakau sebanyak 968 orang,” ujar Rahman.

Dia menjelaskan, penetapan penerima faedah dilakukan berasas info by name by address (BNBA) nan dihimpun dari dua organisasi perangkat daerah. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menyediakan info pekerja tani tembakau, sedangkan Dinas Ketenagakerjaan menyiapkan info pekerja pabrik rokok.

Menurut Rahman, kerjasama kedua lembaga tersebut dilakukan untuk memastikan support tersalurkan kepada penerima nan memenuhi kriteria.

“Data penerima faedah merupakan hasil sinergi antara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian serta Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sumenep agar penyaluran support tepat sasaran,” katanya.

Untuk program tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Sumenep mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,34 miliar. Setiap penerima memperoleh support sebesar Rp300.000 per bulan untuk periode Juni, Juli, dan Agustus. Dana tersebut dicairkan sekaligus sebesar Rp900.000 melalui BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

“Proses pencairan tidak dipungut biaya apa pun sehingga penerima memperoleh biaya sebesar Rp900.000 secara penuh,” ujarnya.

Selebihnya, Rahman mengingatkan bahwa pencairan support hanya dapat dilakukan hingga 31 Agustus 2026. “Apabila tidak dicairkan hingga pemisah waktu tersebut, biaya bakal dikembalikan ke kas wilayah sesuai ketentuan nan berlaku,” tambahnya. (FATHOL ALIF/DIK)